- Pengadilan Federal Kanada menyatakan pembekuan dana protes tidak konstitusional, menjadi preseden dalam hak-hak sipil dan kripto.
- Aset kripto menjadi kunci pendanaan “Konvoi Kebebasan,” pemerintah akan mengajukan banding atas keputusan yang berdampak pada keseimbangan antara keamanan dan kebebasan.
Keputusan Pengadilan Federal Kanada baru-baru ini telah mengguncang lanskap kripto dan hak-hak sipil di negara tersebut.
Dengan memutuskan bahwa undang-undang darurat yang mengizinkan pemerintah Kanada untuk membekukan dana dan kripto yang disumbangkan kepada para pengemudi truk yang berunjuk rasa dianggap tidak konstitusional, Hakim Richard Mosley telah membuat preseden yang signifikan dalam menyeimbangkan keamanan nasional dan kebebasan individu.
Pengadilan Federal Kanada mengeluarkan putusan yang menyebut undang-undang darurat yang memberi pemerintah Kanada wewenang untuk mencegat aliran dana dan kripto yang ditujukan kepada para pengemudi truk yang berunjuk rasa sebagai tindakan yang tidak rasional dan tidak konstitusional.
Dalam keputusan tanggal 23 Januari, Hakim Richard Mosley menyimpulkan:
“Tidak ada urgensi nasional yang membenarkan aktivasi Undang-Undang Keadaan Darurat dan, oleh karena itu, keputusan untuk melakukannya tidak rasional.”
Sekarang, mari kita mundur sedikit ke belakang. Pada bulan Februari 2022, pemerintah Justin Trudeau pertama kali menggunakan undang-undang ini untuk membekukan dana, termasuk kripto, yang disumbangkan kepada para pengemudi truk yang memprotes pembatasan COVID-19.
Kelompok ini, yang dikenal sebagai Konvoi Kebebasan, membuat jalan-jalan di Ottawa macet sebagai bentuk protes terhadap vaksinasi wajib bagi pengemudi truk yang melintasi perbatasan Kanada-AS. Pada saat itu, pemerintah membenarkan keputusannya dengan berargumen bahwa protes tersebut merupakan pendudukan ilegal yang membutuhkan tanggapan segera.
Namun, organisasi-organisasi seperti Asosiasi Kebebasan Sipil Kanada (CCLA) dan Yayasan Konstitusi Kanada menentang penerapan undang-undang darurat ini, dengan alasan bahwa hal itu tidak perlu dan melanggar konstitusi.
Keputusan Hakim Mosley, yang menggarisbawahi pentingnya untuk tidak menggunakan Undang-Undang Keadaan Darurat demi kenyamanan atau sebagai pilihan pertama, mendukung perspektif ini dan menjadi preseden penting untuk tindakan pemerintah di masa depan.
Dalam konteks kripto, situasi ini memiliki relevansi khusus. Pendanaan protes pengemudi truk pada tahun 2022 menunjukkan kekuatan dan kemandirian kripto sebagai alat penggalangan dana.
Platform seperti Tallycoin, yang berbasis blockchain Bitcoin, dan situs crowdfunding seperti GiveSendGo, memainkan peran penting dalam menggalang dana untuk para pengemudi truk, dengan jutaan dolar yang dipertaruhkan.
Meskipun ada upaya dari pihak berwenang Kanada untuk membekukan rekening bank yang terkait dengan donasi GiveSendGo, sifat kripto yang terdesentralisasi dan sulit dilacak menjadi tantangan tersendiri bagi pengawasan pemerintah.
Kasus ini menyoroti perdebatan yang lebih luas tentang privasi, kebebasan berekspresi, dan kemampuan kripto untuk menghindari kontrol keuangan tradisional. Tokoh-tokoh terkemuka di industri kripto, seperti Jesse Powell, Pendiri Kraken, telah mengutuk pembekuan aset digital oleh pemerintah Kanada, menyoroti ketegangan antara regulasi pemerintah dan kebebasan finansial.
Ketika pemerintah Kanada bersiap untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut, komunitas kripto dan pendukung kebebasan sipil mengawasi dengan seksama.
Penyelesaian kasus ini tidak hanya akan mempengaruhi masa depan protes dan penggunaan undang-undang darurat di Kanada, tetapi juga akan mempengaruhi perdebatan global tentang regulasi kripto dan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan di era digital.
