Semua berita diperiksa secara ketat dan ditinjau oleh pakar blockchain dan para profesional industri berpengalaman.
- Senator Lummis dan Gillibrand memperkenalkan Undang-Undang Stablecoin Pembayaran untuk mengatur stablecoin, memastikan bahwa stablecoin didukung oleh aset dan mencegah penggunaan ilegal.
- Ripple berencana untuk meluncurkan stablecoin-nya, yang didukung oleh cadangan dolar AS, sambil menunggu perkembangan undang-undang baru tersebut.
Senator Amerika Serikat Kirsten Gillibrand dan Cynthia Lummis meluncurkan Undang-Undang Stablecoin Pembayaran Lummis-Gillibrand pada 17 April. RUU yang disusun selama berbulan-bulan ini bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran seputar penerbitan dan penggunaan stablecoin, denganfokus pada peningkatan stabilitas dolar AS, mendorong inovasi yang bertanggung jawab, melindungi konsumen, dan memerangi aktivitas keuangan ilegal.
Undang-undang yang diusulkan menargetkan “stablecoin algoritmik yang tidak didukung” dan mengamanatkan cadangan satu-ke-satu untuk penerbit, menggemakan perlunya stabilitas yang disaksikan setelah insiden depegging TerraUSD pada tahun 2022.
Undang-undang ini memperkenalkan rezim regulasi yang ketat di tingkat negara bagian dan federal, yang bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi perusahaan stablecoin sekaligus membatasi penggunaan stablecoin secara ilegal.
Di bawah RUU tersebut, perusahaan perwalian non-deposito negara bagian akan diberi wewenang untuk menerbitkan hingga US$10 milyar dalam bentuk stablecoin pembayaran.
Selain itu, institusi yang memegang piagam negara dengan tujuan terbatas akan memiliki fleksibilitas untuk menerbitkan stablecoin tanpa batas yang telah ditentukan. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya praktik penyimpanan yang tepat untuk penerbit, terutama mengingat perkembangan FTX baru-baru ini.
Tanggapan dan Prospek Masa Depan
Gillibrand dan Lummis telah menekankan perlunya meloloskan kerangka kerja regulasi untuk mempertahankan dominasi dolar AS dan memastikan integritas sistem keuangan. Mereka menyatakan keyakinannya dalam menggalang dukungan untuk RUU tersebut di Senat dan DPR, menyoroti kolaborasi dengan badan-badan federal dan negara bagian yang relevan dalam penyusunannya.
Pengenalan Lummis-Gillibrand Payment Stablecoin Act muncul di tengah-tengah kekhawatiran yang berkembang dari anggota parlemen dan pemimpin industri mengenai pengaturan penerbit stablecoin di Amerika Serikat.
Meskipun undang-undang serupa, seperti Undang-Undang Kejelasan Pembayaran Stablecoin, telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, kemajuan dalam bidang ini relatif lambat, dengan sedikit pergerakan yang terlihat dalam beberapa bulan terakhir.
Senator Sherrod Brown, Ketua Komite Perbankan Senat, telah mengindikasikan niatnya untuk memprioritaskan regulasi stablecoin dalam sesi legislatif saat ini, asalkan masalah terkait ditangani secara memadai. Meskipun tidak secara khusus menyebutkan upaya Gillibrand dan Lummis, pernyataan Brown menggarisbawahi pengakuan yang semakin besar terhadap regulasi stablecoin sebagai aspek penting dari pengawasan keuangan.
Implikasi untuk Ripple dan Pasar Kripto
Pengenalan Undang-Undang Stablecoin Pembayaran sangat penting bagi perusahaan seperti Ripple, yang baru-baru ini mengumumkan rencana untuk meluncurkan stablecoin-nya. Stablecoin Ripple dirancang untuk mempertahankan patokan 1:1 dengan dolar AS dan didukung 100% oleh setoran dolar dan setara kas lainnya. Kemajuan Undang-Undang Stablecoin Pembayaran dapat memfasilitasi peluncuran stablecoin Ripple, memberikan kejelasan dan kepastian regulasi bagi perusahaan dan investornya.
Sementara industri kripto menunggu kejelasan regulasi melalui inisiatif seperti Payment Stablecoin Act, Ripple bergulat dengan tantangan hukum, terutama pertarungan hukum yang sedang berlangsung dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). SEC menuduh bahwa Ripple melanggar undang-undang sekuritas melalui penjualan aset digital aslinya, XRP.
Brief oposisi Ripple yang akan datang, yang dijadwalkan pada 22 April, akan memainkan peran penting dalam membentuk hasil dari sengketa hukum yang berlarut-larut ini.
Pertemuan dengan Pemimpin Mayoritas Senat
Perlu dicatat bahwa Ketua Komite Jasa Keuangan DPR Patrick McHenry dan anggota senior Partai Demokrat dari komite tersebut, Rep Maxine Waters, baru-baru ini bertemu dengan Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer untuk membahas undang-undang stablecoin.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi jalan potensial untuk memajukan legislasi, termasuk mengaitkannya dengan otorisasi ulang pendanaan Administrasi Penerbangan Federal (FAA).
McHenry, yang akan pensiun dari Kongres tahun ini, tetap optimis tentang kemungkinan meloloskan RUU stablecoin sebelum akhir sesi saat ini. Dia telah menekankan pentingnya menyediakan pagar pengaman peraturan untuk penerbit stablecoin untuk memastikan stabilitas di pasar kripto.
