Semua berita diperiksa secara ketat dan ditinjau oleh pakar blockchain dan para profesional industri berpengalaman.
- PM Malaysia Anwar Ibrahim menjajaki kemitraan dengan UEA, menandakan potensi keterbukaan terhadap regulasi mata uang kripto di Malaysia.
- Malaysia memprioritaskan investasi di bidang teknologi dan energi terbarukan, selaras dengan tren global sembari mengatasi tantangan regulasi.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim baru-baru ini menyelesaikan kunjungan resmi ke Abu Dhabi, di mana ia bertemu dengan para pejabat penting, termasuk Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, demikian menurut NST.
Menggarisbawahi dedikasi Malaysia untuk membangun aliansi di seluruh dunia dalam bidang teknologi, energi terbarukan, dan keuangan, kunjungan tersebut berlangsung selama Pekan Keberlanjutan Abu Dhabi (ADSW) 2025.
Meskipun konfirmasi resmi tentang pertemuan antara Anwar Ibrahim dan pendiri Binance Changpeng Zhao masih kurang, rumor tentang kemungkinan langkah Malaysia menuju kerangka hukum yang lebih ramah kripto telah muncul.
Malaysia Memperkuat Aliansi Global untuk Pertumbuhan Ekonomi
Selain itu, perjanjian investasi penting menyertai perjalanan ke Abu Dhabi. Dengan sektor-sektor termasuk energi terbarukan, kedirgantaraan, dan logistik sebagai prioritas, Malaysia memperoleh hampir RM40,6 miliar dalam bentuk investasi dari UEA pada bulan Oktober lalu.
Hal ini menekankan tujuan Malaysia untuk meningkatkan daya saing ekonominya melalui aliansi di seluruh dunia. Gagasan Malaysia untuk merangkul postur yang lebih terbuka, belajar dari negara-negara seperti UEA, sesuai dengan tujuan yang lebih umum dari modernisasi dan transformasi digital karena kripto menarik lebih banyak perhatian di seluruh dunia.
Masih diperdebatkan di Malaysia, namun demikian, bisnis kripto pernah menjadi pemain utama dalam perdagangan kripto dunia. Binance mengalami kerugian besar ketika Pendirinya, Changpeng Zhao, berhenti pada November 2023 dengan tuduhan pencucian uang.
Hal ini membuat kepatuhan dan regulasi menjadi semakin penting, terutama di negara-negara berkembang. Sikap legislatif Malaysia yang berhati-hati berbeda dengan beberapa negara tetangganya, yang telah merangkul aset digital dengan lebih bersemangat.
Di sisi lain, seperti yang kami laporkan sebelumnya, Bybit telah menerima perintah dari Komisi Sekuritas Malaysia untuk menghentikan iklan di negara tersebut dan operasi aset digital yang tidak terdaftar. Tindakan ini menggarisbawahi sulitnya memperkenalkan kripto ke dalam sistem perbankan tradisional.
