- Sanksi pemerintah AS bertujuan untuk mengganggu entitas yang memfasilitasi transaksi atau menyediakan layanan yang membantu entitas yang terkena sanksi OFAC untuk menghindari sanksi.
- Di antara entitas yang terkena sanksi adalah B-Crypto, sebuah perusahaan fintech yang berbasis di Moskow yang dituduh berkolaborasi dengan Rosbank untuk memungkinkan eksportir Rusia melakukan pembayaran lintas batas menggunakan aset kripto.
Dalam perkembangan terbaru, Pemerintah AS telah mengambil tindakan terhadap beberapa entitas dan individu yang diyakini telah menyediakan produk dan layanan mata uang kripto yang memfasilitasi penghindaran sanksi terhadap Rusia.
Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) di bawah Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap tiga belas entitas dan dua individu yang beroperasi di sektor jasa keuangan dan teknologi Rusia.
Banyak dari individu dan entitas yang ditunjuk dituduh membantu entitas yang ditunjuk OFAC untuk menghindari sanksi dengan memfasilitasi transaksi atau menyediakan layanan lainnya. Dalam sebuah pernyataan resmi, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, Brian E. Nelson mengatakan:
“Rusia semakin beralih ke mekanisme pembayaran alternatif untuk menghindari sanksi AS dan terus mendanai perangnya melawan Ukraina”. Departemen Keuangan akan “terus mengekspos dan mengganggu perusahaan-perusahaan yang berusaha membantu lembaga-lembaga keuangan Rusia yang terkena sanksi agar dapat terhubung kembali ke sistem keuangan global.”
Salah satu entitas yang ditunjuk adalah B-Crypto, sebuah perusahaan fintech yang berbasis di Moskow, yang diduga berkolaborasi dengan Rosbank untuk memungkinkan para eksportir Rusia melakukan pembayaran lintas batas menggunakan aset-aset mata uang kripto. Rosbank, sebuah bank komersial Rusia, juga tunduk pada sanksi AS.
Igor Veniaminovich Kaigorodov, pemilik utama Veb3 Technologies dan Veb3 Integrator, bersama dengan Timur Evgenyevich Bukanov, Pemilik TOEP, juga termasuk dalam daftar tersebut.
Adopsi Aset Digital di Rusia
Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, kripto muncul sebagai alat keuangan yang penting bagi warga Rusia, memberikan metode alternatif dan berpotensi menjaga privasi untuk pembayaran lintas batas.
Ketika bantuan keuangan internasional mengalir ke Ukraina dalam bentuk kripto, token, dan aplikasi yang memfasilitasi perdagangan kripto, entitas yang terkait dengan Rusia juga menggunakannya untuk menghindari sanksi.
Sebuah laporan yang dirilis tahun lalu oleh perusahaan intelijen blockchain TRM Labs mengungkapkan bahwa bursa yang terkait dengan Rusia dan Ukraina menyumbang lebih dari setengah dari seluruh volume internasional dalam dana kripto ilegal sebelum pecahnya konflik.
Seperti yang dilaporkan oleh Crypto News Flash, anggota aliansi BRICS memperkuat pendirian mereka terhadap dominasi Dolar Amerika Serikat dengan menerapkan kebijakan perdagangan yang mempromosikan penggunaan mata uang alternatif.
Rusia, khususnya, baru-baru ini menyetujui Aset Keuangan Digital (DFA), yang bertujuan untuk memfasilitasi transaksi lintas batas sambil secara sengaja mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Langkah strategis ini dilakukan sebagai respon terhadap sanksi yang sedang berlangsung terhadap ekonomi dan sektor keuangan Rusia menyusul konflik di Ukraina.
Para pendukung undang-undang baru ini memandang DFA sebagai perkembangan yang signifikan, namun, masih ada beberapa kendala penting, terutama terkait kemampuan Rusia untuk melakukan bisnis dengan negara-negara besar di Eropa.
