Semua berita diperiksa secara ketat dan ditinjau oleh pakar blockchain dan para profesional industri berpengalaman.
- China dan Rusia sedang menjajaki penggunaan stablecoin untuk memperluas eksposur kripto mereka dan melengkapi CBDC mereka untuk membangun sistem keuangan otonom agar dapat beroperasi di luar sanksi.
- Wakil Menteri Keuangan AS telah mengusulkan pendekatan tiga cabang untuk menangani bisnis terkait kripto di negara-negara yang terkena sanksi.
Rusia menjadi negara yang paling banyak dijatuhi sanksi di dunia, setelah AS, Inggris dan Uni Eropa, serta negara-negara seperti Australia, Kanada, dan Jepang, menjatuhkan lebih dari 16.500 sanksi kepada mereka atas invasi ke Ukraina pada Februari 2022.
Baru-baru ini, AS juga mengumumkan 500 sanksi baru terhadap negara tersebut dengan Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa pembatasan ekspor akan diberlakukan pada hampir 100 perusahaan atau individu.
Untuk melumpuhkan ekonominya dan memaksanya untuk mematuhinya, Uni Eropa membekukan 70% aset bank-bank Rusia. Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa negara ini telah secara signifikan meningkatkan penggunaan aset digitalnya untuk menghindari sanksi ini.
Menurut Qifa, sebuah platform digital yang memfasilitasi perdagangan antara Cina dan Rusia, penggunaan pembayaran kripto untuk penyelesaian lintas batas telah meningkat secara substansial di antara kedua negara.
Sebagai tanggapan, AS dilaporkan sedang menjajaki cara untuk memperpanjang sanksi kepada bank-bank China untuk memaksa mereka menerapkan langkah-langkah kepatuhan untuk transaksi keuangan.
Rusia Menanggapi Ancaman Sanksi Terhadap Bank-Bank China
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Bank of Russia Alexey Guznov mengisyaratkan bahwa Kementerian Keuangan dan Bank of Russia sedang menggodok undang-undang untuk menggunakan stablecoin untuk transaksi internasional.
Untuk memperumit masalah bagi AS, kedua negara secara efektif mengerjakan Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC) mereka untuk membangun sistem keuangan otonom. Selain itu, Rusia juga mendorong persetujuan RUU penambangan kripto yang diajukan oleh Duma Negara seperti yang kami laporkan sebelumnya.
Berbicara di hadapan Komite Perbankan Senat, Wakil Menteri Keuangan AS Wally Adeyemo menunjukkan peningkatan pengelakan peraturan keuangan tradisional menggunakan kripto.
Menurutnya, ribuan sanksi terhadap Rusia tampak tidak efektif karena negara tersebut menggunakan Tether (USDT) untuk membiayai operasi perangnya. Selain itu, penggunaan kelas aset secara terus menerus oleh organisasi teroris seperti al-Qaeda dan Korps Garda Revolusi Iran untuk tujuan terlarang juga disoroti secara tepat waktu.
Untuk mengatasi masalah ini, Adeyemo mengusulkan pendekatan tiga cabang untuk menegakkan sanksi sekunder terhadap bisnis kripto asing untuk entitas yang terkena sanksi.
Selain itu, ia menyerukan penerapan prosedur KYC dan AML yang ketat oleh perusahaan industri kripto sambil mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh platform kripto asing.
Trump Belum Menyerah pada Kripto
Berfokus pada sisi positif, kandidat presiden AS Donald Trump baru-baru ini menekankan kembali perlunya merangkul kripto dan membawanya ke garis depan dalam diskusi geopolitik.
Jika kita tidak melakukannya, Tiongkok akan mengambilnya dan Tiongkok akan memilikinya – atau orang lain, tetapi kemungkinan besar Tiongkok.
Demikian pula, Senator Cynthia Lummis mengeluarkan sebuah laporan untuk menolak cukai 30% pada energi yang digunakan oleh penambang Bitcoin. Menurutnya, AS mungkin akan gagal mengejar ketertinggalannya jika tidak menciptakan lingkungan yang memungkinkan penambangan Bitcoin berkembang.
Bergabung dalam pembicaraan ini adalah Kepala ekonom Tressis Daniel Lacalle. Menurut pengamatannya, kekuatan dan keindahan kripto terletak pada desentralisasinya.
Tidak ada yang namanya kripto nasionalis. Keindahan pasar kripto adalah pasar ini sepenuhnya terdiversifikasi dan terdesentralisasi. Konsep kontrol pemerintah atas kripto tidak masuk akal bagi siapa pun yang memahami mata uang independen.
