- Kebijakan Blockchain Yordania tahun 2025 bertujuan untuk memodernisasi layanan pemerintah, memangkas biaya, dan mengamankan data warga negara.
- Kebijakan ini mendukung perusahaan rintisan, membangun keterampilan, dan selaras dengan upaya regional dalam adopsi blockchain.
Pemerintah Yordaniatelah mempresentasikan Kebijakan Teknologi Blockchain 2025 sebagai rencana induk untuk mengubah administrasi pemerintah Yordania dan meningkatkan layanannya. Kebijakan yang telah diadopsi di tingkat Dewan Menteri ini berfokus pada peningkatan penggunaan blockchain untuk mengoptimalkan proses, meminimalkan biaya, dan meningkatkan kepuasan warga negara.
Mentransformasi Layanan Pemerintah
Prosedur pemerintahan adalah salah satu area utama dari kebijakan ini. Kebijakan ini bertujuan untuk mengadopsi blockchain dalam lingkungan pemerintahan untuk menghapus pemrosesan manual dari tugas-tugas administratif dan menyediakan validasi transaksi secara real-time.
Sebagai hasilnya, waktu yang lama akan terpangkas, dan kesalahan akan berkurang, sehingga meningkatkan efisiensi dan daya tanggap dalam pemberian layanan pemerintah. Konsep blockchain sesuai dengan struktur pencatatan dan verifikasi informasi, sehingga meningkatkan efisiensi akun dan pengawasan pemerintah.
Salah satu ukuran utama dari kebijakan ini adalah melindungi datawarga negara. Para pemimpin ingin menggunakan karakteristik keamanan blockchain untuk menjamin kerahasiaan data sambil meningkatkan kepercayaan penduduk terhadap badan-badan negara.
Pendekatan ini sesuai dengan strategi pemerintah Yordania untuk memodernisasi layanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas pemerintah.
Meningkatkan Modernisasi Ekonomi dan Pengembangan Keterampilan
Inisiatif blockchain jenis ini merupakan bagian dari agenda Yordania yang lebih luas untuk diversifikasi ekonomi dan digitalisasi. Pemerintah ingin mendorong bisnis yang berhubungan dengan blockchain melalui insentif dan memberikan prospek baru bagi individu yang sukses di bidang ini.
Kebijakan ini menanggapi tren yang sedang berkembang, yang mengindikasikan meningkatnya kebutuhan akan lebih banyak profesional blockchain, dan terutama berkontribusi untuk meningkatkan kesiapan pekerja di negara tersebut untuk menghadapi tuntutan dunia modern.
Untuk mencapai tujuan ini, Yordania akan menerapkan pelatihan khusus untuk meningkatkan tingkat keterampilan warga negara dalam blockchain.
Program-program tersebut dirancang untuk memenuhi tujuan pemerintah dan menciptakan peluang baru di pasar yang sedang berkembang. Yordania bertujuan untuk mengembangkan dirinya sebagai pusat regional untuk pengembangan blockchain melalui pengembangan sumber daya manusia yang terampil.
Adopsi Regional Teknologi Blockchain
Strategi blockchain Yordania sejalan dengan tren yang lebih luas di seluruh Timur Tengah untuk mengadopsi teknologi tersebut. Seperti negara-negara lain, negara-negara tetangga telah mengadopsi blockchain sebagai bagian dari sistem ekonomi dan administrasi.
Sebagai contoh, Suriah telah memperkenalkan legalisasi Bitcoin dan konversi pound Suriah menjadi mata uang digital untuk mempromosikan ekonominya.
Di sisi lain, UEA telah menguji sistem pembayaran berbasis blockchain di Dubai dan telah mengeluarkan kerangka kerja peraturan untuk teknologi terdesentralisasi di Abu Dhabi.
Peristiwa-peristiwa ini menggarisbawahi munculnya aplikasi sadar solusi blockchain dalam memecahkan kesulitan ekonomi dan administrasi di seluruh Timur Tengah.
Inisiatif Yordania ini unik karena mengadopsi kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitasnya dan berinvestasi pada sumber daya manusianya untuk memungkinkan tenaga kerja yang lebih baik yang diperlukan untuk kemajuan yang berkelanjutan.
Dengan mengadopsi teknologi blockchain, Yordania bertujuan untuk memodernisasi operasi pemerintah, meningkatkan transparansi, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada warganya. Kebijakan ini merupakan langkah signifikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan visi transformasi digital negara tersebut.
